HERALDKALSEL.COM – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat pertumbuhan positif ekonomi sepanjang 2024 mencapai 5,23 persen berada di atas angka nasional 4,95 persen.
Pemprov Kalsel diminta untuk tidak bergantung pada pendapatan dari sektor tambang batubara dan kelapa sawit (CPO).
“Memasuki periode akhir tahun, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan hingga akhir Triwulan III 2024 secara yoy tumbuh sebesar 5,23% di atas nasional yang sebesar 4,95%,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, Jumat, 20 Desember 2024.
Pertumbuhan ekonomi ini tertinggi sejak 2023. Meski begitu Syafriadi menilai sudah saatnya Pemprov Kalsel mencari sumber pendapatan baru dan tidak bergantung pada sumber pendapatan dari sektor tambang batubara dan kelapa sawit atau CPO.
Kinerja fiskal APBN wilayah Kalsel sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai Rp37,72 triliun, meningkat 24,46% dibandingkan tahun lalu. Realisasi ini terdiri dari belanja K/L sebesar Rp8,77 triliun dan Belanja Transfer Ke Daerah sebesar Rp28,96 triliun.
Sementara alokasi APBN 2025 di Kalimantan Selatan mencapai Rp38,70 triliun. Terdiri dari alokasi untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10,81 T. Sedangkan Alokasi Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) 2025 untuk 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan di awal tahun 2025 ini sebesar Rp 27,89 T.
Persentase Kenaikan TKD tertinggi pada Kabupaten Tabalong sebesar 13,73%, yang berasal dari kenaikan DBH Sumber Daya Alam.
Sementara Gubernur Kalsel, Muhidin, mengajak semua pihak untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik. Gubernur juga meminta agar penerima DIPA segera melakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun 2025, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Penggunaan anggara tersebut harus mampu mengembangkan dan membangun pusat-pusat ekonomi baru untuk memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas belanja daerah. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat kerjasama antara Pusat dan Daerah, serta kerjasama antar daerah,” ujarnya.
