HERALDKALSEL – Forum perangkat daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi langkah strategis dalam merencanakan pembangunan infrastruktur untuk periode 2025-2029.
Plt Kadis PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menegaskan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan infrastruktur serta tata ruang di Kalsel dalam lima tahun mendatang.
“Kita ingin menentukan arah pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat banua,” kata Yasin Toyib saat memimpin kegiatan di Aula Kantor, Banjarbaru, Selasa (11/2/2025).
Ia mengatakan dalam menyusun isu strategis untuk rencana strategis (renstra), penting bagi semua pihak untuk memahami dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ada.
“Diskusi dalam forum ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan isu yang relevan dan inovatif, serta mendorong partisipasi aktif dari peserta dalam memberikan ide dan masukan,” ujarnya.
Oleh karena itu, dari hasil diskusi, ada lima isu besar yang akan dimasukkan ke dalam rancangan awal renstra Dinas PUPR Kalsel, yaitu isu banjir, Isu gerbang logistik Infrastruktur dasar terkait air minum, konektivitas jalan dan Infrastruktur ketahanan pangan.
“Isu-isu ini akan menjadi fokus dalam perencanaan program yang akan diimplementasikan setiap tahunnya hingga tahun 2029, sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo-Gibran,” ungkapnya.
Selain itu, infrastruktur ketahanan pangan menjadi prioritas utama, mengingat itu adalah isu nasional yang harus dituntaskan dalam lima tahun ke depan.
Sementara itu, dalam sektor energi, Dinas PUPR Kalsel akan berperan sebagai pendukung dalam infrastruktur dasar yang terkait dengan sumber daya alam, dengan kolaborasi dari Dinas ESDM.
“Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan forum perangkat daerah dengan Kabupaten/Kota dan Ketua Komisi III DPRD Kalsel, M. Anshari selaku Ketua PPDI Provinsi Kalimantan Selatan dan Wiku Adhiwicaksana Krasna selalu Asisten Ahli Universitas Lambung Mangkurat. (*)
